PKL DI BIRO HUKUM SEKDA JATIM, DEKAN SYARIAH HARAP MAHASISWA DAPAT MENGASAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN
Media Center - Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember mendelegasikan 5 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, sejak tanggal 21 September - 11 Oktober 2023.
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam urusan hukum di tingkat provinsi. Biro ini memiliki peran penting dalam menyelenggarakan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur.
Ach. Fickry Lengga Marjani sebagai koordinator, menyampaikan pengalaman selama magang di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, banyak ilmu serta relasi yang di dapat selama PKL (Praktik Kerja Lapangan) tersebut.
"Kami pada waktu menjalankan PKL telah terlibat aktif dalam berbagai kegiatan kantor, termasuk rapat-rapat yang diadakan oleh Biro Hukum, pihak-pihak dari Dinas Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten atau Kota. Kami juga berperan sebagai Asisten Sorot (Asrot) yang bertugas untuk menyajikan dan mengedit rencana peraturan daerah (Raperda) sesuai dengan hasil musyawarah berlangsung,”ujar Fickry.
Fickry juga mengatakan antara Program Studi dan instansi tempat PKL sangatlah berkaitan, hal ini dapat dilihat dari Prodi Hukum Tata Negara yang mana garis bawahnya adalah mempelajari tentang hukum, pemerintahan atau ketatanegaraan..
“Saat ini kami magang di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang mana di dalamnya juga berkaitan langsung dengan apa yang ada pada Prodi kita, Sehingga sangat jelas korelasi nya sesuai uraian diatas, disini kami belajar sambil berpraktik merancang,mengubah, mengkaji peraturan-peraturan serta belajar sistem pemerintahan, ” imbuhnya.
Sementara dalam menghadapi tantangan di lapangan, mahasiswa yang sedang menjalani Program Kerja Praktik (PKL) di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mengakui bahwa kenyataan di lapangan ternyata tidak selalu dipelajari di bangku perkuliahan.
"Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah memikirkan kembali apa yang kurang dalam pendidikan di kampus dan bagaimana hal itu berbeda dengan situasi di tempat magang. Dengan memahami perbedaan tersebut, mereka mencoba mengkodifikasi pengalaman mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan ilmu tambahan,” tambah Fickry.
Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pendamping Lapangan mengatakan biro hukum Pemprov Jawa Timur ini adalah bagian ini yang menangani hal-hal yang terkait dengan hukum baik itu perancangan peraturan perundang-undangan, penyelesaian perkara hukum maupun bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
“Beberapa sub-bagian dalam lingkungan biro hukum provinsi, seperti bagian produk hukum provinsi, pelatihan, dan pengawasan kebijakan kabupaten/kota. Kerja sama ini terutama bermanfaat bagi mahasiswa lembaga negara yang sedang mengikuti mata pelajaran perancang kuliahan peraturan-undangan. Ini akan membantu mereka dalam Kerja Praktek penyusunan peraturan-undangan, termasuk peraturan daerah provinsi dan kabupaten," ungkap Sholikul Hadi yang juga Koprodi Hukum Tata Negara tersebut.
Pada kesempatan yang sama Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Prof. Dr. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., menuturkan Fakultas Syariah menfasilitasi mahasiswa PKL di Biro Hukum Sekda Jawa Timur karena praktik kerja lapangan di tempat-tempat yang berkorelasi dengan kompetensi program studi di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yaitu hukum.
“Karena itu salah satunya di Biro Hukum Sekda Jawa Timur ini tentu akan mengasah keilmuan wawasan keterampilan dari mahasiswa terkait dengan hukum terutama dalam praktik - praktik aplikasi yang dilakukan Sekda Jawa Timur,” tutur Prof Haris yang juga Guru Besar UIN KHAS tersebut.
Terakhir, Prof Haris berharap mahasiswa maksimal mendapatkan ilmu, keterampilan, wawasan, dan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang pegawai di biro hukum.
“Semuanya dipelajari, Kalau bisa lebih dari yang diinginkan oleh pimpinan di sana kayaknya begini lebih jadi kita harapannya jauh lebih besar. Apa yang dilakukan adalah melampaui dari apayang diharapkan oleh para pimpinan DPL, Dosen Pamong yang mengawasi, mendampingi, melampaui dari pimpinan yang ada di Biro Hukum,” Pungkasnya
Reporter : Nurul Ainy Kamelia P.
Editor : Lutvi Hendrawan
