TIDAK ADA NAMA SOEHARTO DALAM KEPPRES 1 MARET, PUSHPASI GELAR WEBINAR NASIONAL
Media Center - Kajian isu hukum kontemporer tak elak menjadi bagian dalam penajaman keilmuan di lingkup Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Pada Senin (14/03) secara daring melalui Zoom Meeting, Pusat Studi Pancasila, Hukum dan Konstitusi (PUSHPASI) di bawah naungan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember mengadakan Webinar Nasional dengan tema “Polemik Keppres 1 Maret: Penegakan Kedaulatan Negara dalam Narasi Sejarah.”
Webinar Nasional yang dimoderatori oleh Wildan Rofikil Anwar, S.H. (Divisi Konsitusi PUSHPASI) tersebut mengundang 3 narasumber kompeten yakni, Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H. (Direktur PUSKOD UIN SATU Tulungagung), Dr. Zainul Milal Bizawie, MA. (Pakar Sejarah kemerdekaan RI), dan Dr. Qurrotul Uyun, S.H., M.H. (Direktur PUSHPASI Fakultas Syariah UIN KHAS Jember).
Memberikan sambutan pertama, Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. menyampaikan urgensi diskusi kritis pada polemik yang terjadi pada bangsa Indonesia.
“Di tengah kondisi bangsa saat ini, perlu dibangun kesadaran kritis untuk senantiasa berdiskusi dan berdialektika. Karena itu kita hadirkan para ahli untuk mencerahkan kita dalam diskusi kritis kali ini ini,” ungkap Dekan Fasya sekaligus Ketua PP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).
Di hadapan 300 peserta Webinar Nasional, Rektor UIN KHAS Jember, Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., M.M. membuka acara secara resmi dan memberikan apresiasi mendalam dan menekankan kajian sejarah sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat.
“Adanya webinar ini diharapkan agar akademisi yang hadir dapat memberikan pencerahan kepada peserta dan publik mengenai sejarah terkait polemik ini. Adanya webinar yang dilaksanakan oleh Fakultas Syariah UIN KHAS Jember ini merupakan rangka untuk mengasah potensi keilmuan,” tutur Rektor UIN KHAS Jember peraih Anugrah Times Indonesia (ATI) 2020 tersebut.
Memasuki penyampaian materi, Narasumber pertama Dr. Zainul Milal Bizawie, MA. sebagai Pakar Sejarah Kemerdekaan RI memaparkan momentum penerbitan Keppres 1 Maret sebagai upaya penegakan kedaulatan negara.
“Polemik sentral berasal dari kritik sebagian masyarakat terhadap hilangnya nama Soeharto dalam Keppres ini. Banyak sekali para pihak yang terlibat dalam perang ini, Bapak Harto hadir sebagai bagian dari satu unit saja, sementara perang 1 Maret dilakukan dari berbagai penjuru. Hal ini merupakan hasil dari penelitian ahli sejarah pada perumusan Keppres ini,” jelas Sejarawan dengan panggilan Penggali Gorong-Gorong Sejarah Nusantara tersebut.
Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H. sebagai narasumber kedua menekankan kedudukan Keppres 1 Maret dalam upaya penegakan kedaulatan negara.
“Hanya tokoh-tokoh yang berperan sebagai penggagas dan penggerak Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dimasukkan dalam bagian konsideran Keppres No. 2/2022 ini. Namun, penegakan kedaulatan negara tidak hanya disokong satu atau dua orang, tetapi juga atas gotong royong,” papar Direktur PUSKOD IAIN Tulungagung sekaligus Ketua Panelis Debat Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada tahun 2018 tersebut.
Narasumber ketiga, Dr. Qurrotul Uyun, S.H., M.H. menyampaikan pentingnya pemahaman materi muatan dalam Keppres sebagai produk hukum.
“Kalau berbicara Naskah Akademik, maka akan melihat pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga, nama Soeharto pun sudah dijabarkan dalam Naskah Akademik. Ketika berbicara produk hukum, kita tidak berbicara tentang nama A,B, atau sebagainya melainkan pada muatan materi dari produk hukum tersebut,” pungkas Dosen Hukum Tata Negara yang merupakan Doktor Termuda di UIN KHAS jember tersebut.
Acara terselenggara dengan aktif dengan dihadiri oleh ratusan peserta, baik dari kalangan akademisi, politisi sampai masyarakat di penjuru Indonesia.
Reporter: Arvina Hafidzah
Editor: Siti Junita
